Washington, D.C., 14 Februari 2025 – Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Donald Trump, telah memulai masa jabatannya dengan langkah yang kontroversial: pemangkasan besar-besaran jumlah pegawai pemerintah. Dalam kebijakan terbarunya, sebanyak 9.500 pegawai dari berbagai lembaga negara telah dirumahkan. Sementara 75.000 pegawai lainnya memilih mengundurkan diri secara sukarela. Langkah ini disinyalir sebagai bagian dari upaya Trump untuk “merampingkan” birokrasi pemerintah dan mengurangi pemborosan, meskipun mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak.

Keputusan tersebut diumumkan pada hari Senin (12/2) melalui pernyataan resmi dari Gedung Putih. Trump menegaskan bahwa kebijakan ini akan membantu meningkatkan efisiensi pemerintah, yang selama ini dianggap terlalu besar dan lamban dalam pengambilan keputusan. Namun, langkah ini juga memicu protes dari berbagai kalangan, baik itu pegawai pemerintah yang terdampak maupun kalangan politikus dan aktivis.

9.500 Pegawai Dirumahkan, Trump Klaim untuk Efisiensi

Pada konferensi pers yang digelar di Gedung Putih, Presiden Trump menjelaskan bahwa 9.500 pegawai yang dirumahkan berasal dari berbagai instansi pemerintahan. Mulai dari kementerian, lembaga independen, hingga beberapa badan pengawas. Menurut Trump, kebijakan ini diambil untuk mengefisiensikan sistem pemerintahan yang, menurutnya, telah berjalan dengan cara yang tidak efektif dan mahal.

“Pemerintah harus bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat. Kami akan menyederhanakan proses birokrasi agar negara ini bisa lebih kompetitif dan responsif terhadap perubahan zaman. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan dapat melayani rakyat lebih baik,” kata Trump dalam keterangannya.

Pemangkasan pegawai ini terutama dirasakan di lembaga-lembaga yang dianggap Trump memiliki struktur yang terlalu besar. Seperti Departemen Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan. Kebijakan tersebut juga mencakup pengurangan anggaran operasional bagi sejumlah lembaga yang dianggap tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap program-program utama pemerintah.

75.000 Pegawai Mundur, Kerugian Moral dan Pencitraan?

Tak hanya pemangkasan pegawai, kebijakan Trump juga mendorong sekitar 75.000 pegawai lainnya untuk memilih mundur secara sukarela. Beberapa di antaranya mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dinilai mendesak dan tidak memedulikan kesejahteraan para pekerja.

“Saya telah bekerja di pemerintahan selama 25 tahun dan ini adalah saat yang sulit. Keputusan untuk mundur datang setelah pemangkasan yang tidak adil. Ini bukan hanya masalah pekerjaan, tapi juga masa depan kami yang tiba-tiba terancam.” Kata salah seorang pegawai yang mengundurkan diri, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Pemberhentian masal ini juga mendapat sorotan dari para analis politik dan aktivis buruh. Banyak pihak yang khawatir bahwa langkah Trump ini akan merugikan stabilitas sosial dan ekonomi Amerika Serikat, serta menciptakan ketegangan antara pemerintah dan sektor publik.

“Pemberhentian besar-besaran ini bukanlah solusi untuk masalah birokrasi yang ada. Ini hanya akan menyebabkan kerugian moral yang besar dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkap Sarah Williams, seorang pengamat politik yang juga aktif dalam gerakan buruh.

Kontroversi Terkait Efektivitas Kebijakan

Langkah Trump ini mengundang banyak kontroversi, terutama mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa meskipun pengurangan pegawai mungkin memberikan dampak finansial jangka pendek, namun dapat merusak layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam jangka panjang, pengurangan pegawai yang drastis dapat memperburuk kualitas pelayanan pemerintahan yang sangat penting, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

“Pemerintah membutuhkan pegawai yang berkompeten untuk menjalankan kebijakan dan program-program besar, terutama dalam masa-masa krisis seperti sekarang ini. Jika kebijakan ini diterapkan secara sembarangan, dampaknya bisa merugikan rakyat,” kata Dr. Richard Harris, ekonom di Universitas Harvard.

Selain itu, langkah Trump dalam merampingkan pemerintah juga menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan pemerintahan yang lebih besar. Apakah langkah ini akan berlanjut pada pengurangan anggaran untuk layanan sosial? Atau apakah ini hanya langkah awal dari perubahan struktural yang lebih radikal?