Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengalami pemotongan sebesar Rp1,15 triliun pada tahun anggaran 2025. Pemotongan ini dilakukan seiring dengan penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengatasi tantangan ekonomi global dan kebutuhan untuk memperkuat ketahanan fiskal negara. Basuki melaporkan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat kerja yang digelar di Jakarta, Kamis (13/02/2025).

Pemotongan Anggaran IKN Berdampak pada Beberapa Proyek Kunci

Basuki menyampaikan bahwa pemotongan anggaran ini mempengaruhi beberapa proyek utama yang sedang berjalan di IKN, terutama dalam hal infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan pemukiman. Pemotongan anggaran ini terjadi di tengah optimisme pemerintah terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.

Menurut Basuki, pemotongan sebesar Rp1,15 triliun tersebut berasal dari anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Termasuk penyediaan listrik, air, dan jaringan transportasi yang menghubungkan IKN dengan kota-kota besar di sekitarnya. Meski demikian, Basuki menegaskan bahwa proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan istana negara dan gedung-gedung pemerintahan, tetap berjalan sesuai rencana.

“Pemotongan ini merupakan bagian dari langkah penghematan dan rasionalisasi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Meskipun ada pengurangan, kami tetap memastikan bahwa pembangunan IKN tidak terhambat dan proyek-proyek yang paling mendesak tetap berjalan dengan baik.” Ujar Basuki dalam rapat tersebut.

Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Pembangunan IKN

Pemotongan anggaran IKN sebesar Rp1,15 triliun ini berpotensi memperlambat beberapa tahapan pembangunan. Beberapa proyek yang terhambat akibat pengurangan anggaran meliputi pembangunan sistem transportasi massal, seperti kereta api. Serta pembangunan perumahan untuk pegawai negeri dan masyarakat yang akan tinggal di IKN.

Namun, Menteri PUPR itu mengungkapkan bahwa pemotongan tersebut bukan berarti penghentian total proyek yang sudah direncanakan. Sebagian besar penghematan akan dilakukan pada proyek-proyek yang tidak terlalu mendesak atau yang memiliki fleksibilitas waktu. Oleh karena itu, meskipun ada pengurangan anggaran, pembangunan IKN dipastikan tetap dapat berjalan, meskipun dengan penyesuaian.

Dalam rapat kerja tersebut, anggota DPR mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran IKN. Mereka menekankan bahwa setiap pengurangan anggaran harus tetap memperhatikan kelanjutan proyek-proyek yang akan membawa dampak jangka panjang. Seperti infrastruktur dan perumahan yang mendukung keberlanjutan ibu kota baru.

Pembiayaan dan Sumber Dana untuk IKN

Sumber pendanaan untuk pembangunan IKN berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN, investasi swasta, serta dana internasional. Pemerintah Indonesia berencana menarik investor asing untuk ikut serta dalam pembangunan IKN, dengan menawarkan berbagai insentif. Namun, dengan adanya pemotongan anggaran, pemerintah akan semakin bergantung pada investasi swasta dan sektor lain. Untuk mendanai proyek-proyek yang tidak termasuk dalam kategori prioritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran, baik untuk pembangunan IKN maupun sektor-sektor lainnya. Pemotongan anggaran ini, menurutnya, merupakan langkah rasionalisasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Dukungan Pemerintah dan Rencana Kedepan

Pemerintah pusat tetap optimis bahwa meskipun ada pengurangan anggaran, IKN akan tetap menjadi simbol kemajuan Indonesia ke depan. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan juga menegaskan bahwa pembangunan IKN adalah bagian dari visi Indonesia untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di luar Jawa.

“Dengan pemotongan ini, kami harus lebih bijaksana dalam memilih prioritas, tetapi kami tetap berkomitmen untuk memastikan IKN dapat menjadi kota masa depan yang dapat dijadikan contoh di dunia,” kata Basuki, menambahkan.

Meski ada pengurangan anggaran yang cukup signifikan, pembangunan IKN tetap menjadi prioritas nasional. Pemerintah berencana untuk terus memantau perkembangan proyek dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada.