JAKARTA, 8 Februari 2025 – Pemerintah Indonesia meminta seluruh warganya yang berada di Amerika Serikat (AS). Untuk mematuhi hukum imigrasi yang berlaku setelah kebijakan Presiden Donald Trump yang semakin memperketat pembatasan imigrasi. Kebijakan baru yang diberlakukan oleh pemerintah AS, khususnya terkait visa. Memungkinkan lebih banyak warga negara asing untuk dideportasi jika melanggar aturan imigrasi. Pemerintah Indonesia mengingatkan warganya agar tidak melanggar ketentuan yang ada, demi menghindari masalah hukum yang bisa merugikan diri mereka sendiri.

Peningkatan ketegangan imigrasi ini mengikuti kebijakan Trump yang semakin ketat dalam menangani visa dan prosedur imigrasi. Baik untuk pengunjung maupun mereka yang sudah tinggal di AS. Hal ini mengharuskan para warga negara asing. Termasuk warga Indonesia, untuk lebih berhati-hati dalam mematuhi semua persyaratan visa yang telah ditentukan.

Peningkatan Pembatasan Imigrasi di Era Trump

Kebijakan imigrasi yang diperketat oleh Trump ini berfokus pada berbagai aspek, termasuk pembatasan jumlah visa yang diterbitkan. Pengawasan lebih ketat terhadap visa turis dan pelajar, serta pemberian hukuman yang lebih berat bagi mereka yang melanggar aturan. Pembatasan ini bertujuan untuk menanggulangi apa yang disebut sebagai “imigrasi ilegal” yang semakin meningkat. Serta untuk memastikan agar sistem imigrasi AS lebih terkendali.

Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, ada peningkatan signifikan dalam jumlah deportasi. Bagi pelanggar aturan imigrasi yang sebelumnya tidak diperiksa secara ketat. Bahkan, pengawasan terhadap visa pelajar dan turis juga semakin diperketat dengan penerapan teknologi yang lebih maju untuk melacak keberadaan dan status mereka di AS.

Menanggapi hal tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di AS untuk selalu memastikan bahwa visa mereka valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka juga diingatkan agar tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menyalahi aturan imigrasi atau hukum AS. Seperti tinggal lebih lama dari yang diizinkan atau bekerja tanpa izin yang sah.

Tanggapan dari Pemerintah Indonesia

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa Indonesia selalu mendorong warganya untuk tetap mematuhi hukum yang berlaku di negara mana pun mereka berada. “Kami menekankan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Khususnya di Amerika Serikat, untuk mematuhi ketentuan hukum imigrasi yang ada. Pemerintah Indonesia akan selalu memberikan bantuan diplomatik dan perlindungan hukum. Namun pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan lokal adalah hal yang sangat penting.” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

Selain itu, Retno juga menambahkan bahwa pihaknya melalui KBRI telah menyiapkan berbagai kanal informasi dan bantuan bagi warga Indonesia yang membutuhkan klarifikasi atau bantuan terkait imigrasi. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC juga telah bekerja sama dengan otoritas AS untuk memberikan informasi yang akurat dan mendukung warganya yang berada di sana.

Implikasi Kebijakan Terhadap Warga Indonesia di AS

Bagi warga Indonesia yang tinggal di AS, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi deportasi atau pembatasan perjalanan. Banyak dari mereka yang telah tinggal selama bertahun-tahun dengan status visa tertentu kini terancam tidak bisa melanjutkan tinggal atau bahkan dipulangkan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Salah satu contoh kasus adalah seorang mahasiswa Indonesia yang tengah menyelesaikan studi di sebuah universitas ternama di AS. Dia mengaku khawatir mengenai masa depannya setelah mendengar tentang kebijakan imigrasi yang baru ini. “Saya sangat khawatir karena visa saya hanya berlaku beberapa bulan lagi. Jika tidak diperbarui tepat waktu, saya bisa saja dideportasi. Pemerintah Indonesia memang sudah memberikan beberapa arahan, tapi kami tetap harus berhati-hati,” ungkap mahasiswa yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Para pengusaha dan pekerja yang berada di AS dengan visa kerja juga menyatakan kekhawatiran serupa. Mereka berharap agar pemerintah AS memberi lebih banyak waktu dan fleksibilitas dalam menjalani proses administratif imigrasi.

Upaya Pemerintah AS dalam Menegakkan Kebijakan Imigrasi

Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump juga berkomitmen untuk menegakkan hukum imigrasi dengan lebih ketat. Mereka memperkenalkan program baru yang memungkinkan lebih banyak data terkait keberadaan warga asing yang ada di AS dapat dilacak secara lebih efektif.

Sementara itu, perwakilan dari pemerintah AS menyatakan bahwa kebijakan ini akan berjalan sesuai dengan prinsip keamanan nasional dan kepentingan negara. “Kami melakukan ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Setiap individu yang ingin tinggal di negara ini harus mematuhi hukum yang ada,” kata seorang pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dalam pernyataan resmi.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, yang menilai bahwa kebijakan ini bisa memperburuk situasi bagi warga asing yang terjebak dalam kebijakan yang lebih ketat. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian bagi banyak orang yang sudah lama tinggal di AS dengan visa yang sah.