Washington D.C., 14 Februari 2025 – Kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terus memicu kontroversi dan ketegangan sosial di berbagai kalangan masyarakat. Terutama kebijakan yang membatasi kedatangan imigran dari negara-negara tertentu, yang dianggap sebagai penyebab meningkatnya rasisme dan ketidaksetaraan di negara tersebut. Hal ini mengundang perhatian banyak pihak, dari aktivis hingga kalangan akademik. Menilai kebijakan tersebut sebagai sumber ketegangan rasial yang semakin memburuk di AS.

Kebijakan Imigrasi Trump dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Pada masa kepemimpinan Donald Trump, beberapa kebijakan imigrasi yang sangat ketat dicanangkan. Salah satunya adalah larangan terhadap imigran dari negara-negara mayoritas Muslim melalui kebijakan yang dikenal dengan nama “Muslim Ban.” Kebijakan ini dikeluarkan pada awal masa jabatan Trump, pada Januari 2017. Melarang warga dari negara-negara seperti Iran, Libya, Suriah, Somalia, Yaman, dan Sudan untuk masuk ke Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga memperkenalkan kebijakan pengetatan persyaratan visa, membatasi pengungsi yang bisa masuk. Serta mengusulkan pembangunan tembok di perbatasan Amerika-Meksiko untuk mencegah imigran ilegal.

Menurut banyak kalangan, kebijakan-kebijakan tersebut secara langsung meningkatkan ketegangan rasial dan diskriminasi terhadap komunitas tertentu, terutama Muslim dan Latin. Peneliti sosial dan ahli hubungan rasial, seperti Dr. Linda Wong dari Universitas California, berpendapat bahwa kebijakan Trump menciptakan suasana yang lebih terbuka terhadap sikap xenofobia dan rasisme terhadap kelompok-kelompok minoritas.

“Ketika seorang pemimpin negara mengambil langkah-langkah yang membatasi akses bagi kelompok tertentu. Hal tersebut memberi sinyal kepada masyarakat bahwa kelompok tersebut tidak diterima di negara tersebut,” ujar Dr. Wong dalam penelitiannya yang dipublikasikan pada tahun 2020. “Dampak psikologis dari kebijakan tersebut sangat besar. Tidak hanya pada imigran, tetapi juga pada penduduk lokal yang terpengaruh oleh persepsi negatif terhadap kelompok tertentu.”

Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Imigrasi Trump

Penerapan kebijakan ini tidak hanya menimbulkan perpecahan politik, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang mendalam. Organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch (HRW), mengkritik keras kebijakan ini karena dianggap melanggar hak-hak dasar imigran dan pengungsi. “Kebijakan yang membatasi imigrasi ini tidak hanya mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi juga semakin memperburuk ketegangan rasial yang sudah ada di negara ini.” Kata Kenneth Roth, Direktur Eksekutif HRW, dalam sebuah laporan pada tahun 2018.

Di sisi lain, pendukung kebijakan imigrasi Trump berargumen bahwa langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan nasional dan mengurangi beban sosial. Beberapa warga Amerika yang mendukung Trump merasa bahwa kebijakan ketat tersebut melindungi negara dari potensi ancaman terorisme dan meminimalkan jumlah imigran ilegal yang dapat membebani sistem pekerjaan dan sosial.

Namun, menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2020. Lebih dari 60% orang Amerika menilai bahwa kebijakan imigrasi yang diterapkan Trump memperburuk hubungan rasial di negara tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak warga AS merasa cemas dengan meningkatnya ketegangan sosial, khususnya yang melibatkan ras dan etnis.

Rasisme yang Meningkat di Tengah Kebijakan Imigrasi Trump

Ketegangan rasial yang meningkat di AS selama masa pemerintahan Trump dapat dilihat dari sejumlah insiden diskriminasi yang semakin mencuat. Misalnya, serangan verbal dan fisik terhadap komunitas Muslim dan Latin semakin sering terjadi. Salah satu contoh yang menonjol adalah insiden penembakan massal yang terjadi di El Paso, Texas pada tahun 2019. Di mana 23 orang tewas dalam serangan terhadap toko Walmart yang didominasi oleh pembeli dari keturunan Latin.

Pelaku penembakan tersebut, yang mengaku terinspirasi oleh ideologi anti-imigran, menargetkan orang-orang dari komunitas Latin dan menulis manifesto yang mengkritik kebijakan imigrasi pemerintah Trump. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata dari bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memicu rasa kebencian terhadap kelompok tertentu dan memperburuk polarisasi sosial di Amerika Serikat.

Menurut laporan FBI, jumlah kasus kebencian berbasis ras yang dilaporkan meningkat pada masa pemerintahan Trump. Meskipun Trump berulang kali menekankan bahwa kebijakan imigrasinya bertujuan untuk melindungi negara, banyak pihak berpendapat bahwa hal itu justru memperburuk polarisasi dan ketegangan yang ada.