Jakarta, 14 Februari 2025 – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghadapi ancaman pemangkasan anggaran yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 60 pegawai honorer. Keputusan ini datang setelah pemerintah mengumumkan kebijakan penghematan anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Meskipun demikian, keputusan tersebut menimbulkan keprihatinan di kalangan pegawai honorer LPSK yang mengandalkan pekerjaan tersebut untuk menghidupi keluarga mereka.

Pemangkasan Anggaran LPSK: Apa yang Terjadi?

LPSK, yang memiliki tugas penting dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Terutama dalam kasus-kasus kriminal yang melibatkan mafia atau kejahatan terorganisir, kini menghadapi tekanan besar akibat kebijakan penghematan anggaran. Pemangkasan anggaran yang terjadi sejak awal tahun 2025 tersebut mengancam kinerja lembaga ini dalam menjalankan fungsi utamanya. Termasuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang rentan.

Menurut keterangan dari sumber internal LPSK yang enggan disebutkan namanya. Sekitar 60 pegawai honorer yang bekerja di berbagai bagian lembaga terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pemangkasan anggaran ini. Para pegawai honorer ini memiliki peran penting dalam mendukung operasional sehari-hari LPSK. Mulai dari pengolahan administrasi, pengamanan data, hingga pendampingan terhadap saksi dan korban.

Pemangkasan anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran negara. Di sisi lain, LPSK yang anggarannya terbatas kini terpaksa mengatur ulang pembiayaan operasional untuk menyesuaikan dengan anggaran yang disetujui pemerintah. Hal ini berisiko mengurangi jumlah pegawai yang bekerja di lembaga tersebut. Meskipun mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas perlindungan.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Pegawai Honorer LPSK

Bagi pegawai honorer, kebijakan ini menciptakan ketidakpastian besar mengenai masa depan pekerjaan mereka. “Kami sangat terkejut dan khawatir dengan pemangkasan anggaran ini. Jika benar-benar terjadi pemutusan hubungan kerja, kami akan kehilangan pekerjaan dan tidak tahu harus bagaimana,” ujar seorang pegawai honorer LPSK yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ia menambahkan, meskipun bekerja sebagai pegawai honorer, mereka telah memberikan dedikasi penuh dalam menjalankan tugas perlindungan bagi saksi dan korban yang membutuhkan. “Kami tidak hanya mengerjakan administrasi, tetapi juga mendukung tugas-tugas berat dalam menjaga keamanan saksi yang sering kali terancam nyawa,” tambahnya.

Kondisi ini menambah beban bagi mereka yang telah bekerja selama bertahun-tahun di LPSK, tetapi tidak memperoleh status pegawai tetap. Keputusan pemangkasan anggaran memaksa mereka untuk menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan tanpa adanya jaminan atau pesangon yang memadai.

Tanggapan LPSK dan Pemerintah

Pihak LPSK telah mengeluarkan pernyataan terkait hal ini, namun belum ada konfirmasi resmi mengenai berapa banyak pegawai honorer yang akan terkena PHK. Ketua LPSK, Hasto Prabowo, mengatakan bahwa lembaganya tengah berupaya untuk mencari solusi agar proses pemangkasan anggaran tidak berdampak langsung pada pegawai honorer.

“Kami sangat memahami dampak pemangkasan anggaran ini terhadap pegawai kami. Saat ini, kami tengah melakukan evaluasi internal untuk meminimalkan dampaknya, dengan tetap memastikan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban tetap berjalan dengan baik,” ungkap Hasto.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum, juga turut mengomentari kebijakan ini. Anggota dewan, Fitriani Zahra, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dari pemangkasan anggaran ini. “LPSK memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia, dan pemangkasan anggaran yang mengancam PHK pegawai honorer harus dipertimbangkan dengan matang,” ujar Fitriani.

Harapan dan Solusi untuk Pegawai Honorer LPSK

Para pegawai honorer LPSK berharap agar ada kebijakan yang lebih bijaksana dalam menangani masalah ini. Salah satu solusi yang diajukan adalah dengan melakukan redistribusi anggaran, agar pemangkasan tidak menyentuh langsung pegawai yang bekerja di garis depan seperti mereka.

Beberapa pihak juga menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya peran LPSK dalam memastikan perlindungan bagi saksi dan korban, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius atau mafia yang sulit diungkapkan tanpa adanya kesaksian atau perlindungan. Jika anggaran terus dipangkas, dikhawatirkan lembaga ini tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.