Jakarta, 4 Februari 2025 – Kepala Desa Kohod, yang terletak di Kabupaten Tangerang, hingga saat ini belum memberikan klarifikasi terkait dugaan kasus penyalahgunaan dana proyek pembangunan pagar laut yang sempat viral di media sosial. Lebih mengejutkan lagi, kepala desa tersebut tidak hadir pada panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang dijadwalkan pada pekan lalu. Hal ini memicu tanda tanya mengenai nasib kasus yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.

Kasus Pagar Laut yang Viral

Kasus ini pertama kali mencuat ketika warga sekitar mulai mengeluhkan proyek pembangunan pagar laut yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui. Proyek yang bertujuan untuk mengurangi abrasi laut di wilayah pesisir Tangerang tersebut diduga tidak selesai dengan baik dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi warga setempat.

Menurut informasi yang berkembang, proyek ini mendapat anggaran dari dana desa yang cukup besar. Namun, sejumlah pihak merasa proyek tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal, bahkan sebagian material yang digunakan dilaporkan tidak sesuai dengan kontrak awal. Laporan warga yang kemudian viral di media sosial ini memicu reaksi publik yang memunculkan banyak pertanyaan mengenai keterlibatan Kepala Desa Kohod dalam kasus ini.

Tidak Hadir dalam Panggilan Bareskrim

Penyidik Bareskrim Polri telah memanggil Kepala Desa Kohod untuk memberikan keterangan terkait proyek yang menuai kontroversi tersebut. Namun, pada panggilan yang dijadwalkan pada minggu lalu, Kepala Desa Kohod tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Hal ini menambah kebingungan di kalangan warga dan pihak berwenang yang telah menunggu klarifikasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, pihak kepolisian telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Kepala Desa Kohod. Namun, hingga berita ini diturunkan, kepala desa tersebut belum juga memberikan respons atau penjelasan terkait ketidakhadirannya. “Kami masih menunggu jawaban dari yang bersangkutan. Kami berharap ia segera memenuhi panggilan dan menjelaskan peranannya dalam proyek tersebut,” ujar sumber tersebut.

Penyelidikan Terus Berlanjut

Meski Kepala Desa Kohod absen, penyelidikan terkait kasus ini tetap berlanjut. Bareskrim Polri menyatakan bahwa mereka akan terus mencari bukti dan saksi-saksi yang bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan dana desa yang diduga terjadi dalam proyek pagar laut ini. Menurut polisi, penyelidikan tidak akan terhambat meskipun kepala desa yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi.

Sejumlah warga yang terdampak proyek tersebut juga mulai mengajukan laporan kepada pihak kepolisian mengenai dugaan kerugian yang mereka alami. “Kami hanya ingin kejelasan. Dana desa seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan malah merugikan kami,” ujar seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.

Pentingnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kasus ini juga menyoroti masalah pengelolaan dana desa yang kerap kali menjadi sorotan publik. Meski dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali dana tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan maksimal.

Ia juga mengingatkan para kepala desa agar selalu transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta menjaga amanah yang diberikan oleh negara. “Proyek yang melibatkan dana desa harus dikelola dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami akan terus memantau dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana tersebut,” tegas Abdul Halim.

Kepala Desa Kohod Diminta Bertanggung Jawab

Di tengah ketidakjelasan ini, berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerhati sosial, mendesak Kepala Desa Kohod untuk segera memberikan klarifikasi. Mereka menilai bahwa kepala desa tidak hanya memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan masalah ini, tetapi juga kewajiban hukum untuk memenuhi panggilan penyidik.

Seorang aktivis pemerhati hukum, Rina Sari, mengatakan bahwa ketidakhadiran kepala desa dalam panggilan resmi bisa berimplikasi buruk. “Jika seorang kepala desa absen dari panggilan penyidik, hal itu bisa dianggap sebagai tindakan yang mencurigakan. Ini harus segera disikapi dengan serius oleh pihak berwenang,” ujarnya.

Kesimpulan

Kasus terkait proyek pembangunan pagar laut di Kohod yang melibatkan Kepala Desa Kohod masih menjadi perbincangan hangat. Ketidakhadiran kepala desa dalam panggilan Bareskrim semakin memperburuk citra penyelenggaraan proyek tersebut. Penyidik Polri pun berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini dan memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sementara itu, masyarakat setempat berharap agar proses hukum ini dapat berjalan dengan transparan dan adil, sehingga jika memang terjadi penyalahgunaan dana, mereka yang terlibat dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Pihak berwenang juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang.